Postingan

Menampilkan postingan dengan label Pendidikan Kewarganegaraan

Perbedaan Animisme dan Dinamisme Beserta Contohnya

KepercayaanAnimismeDinamisme
PenertianAnimisme (pemujaan terhadap roh atau jiwa) merupakan paham kepercayaan yang meyakini bahwa jiwa atau roh terdapat pada benda-benda tertentu, tidak hanya pada makhluk hidup. Kata Animisme sendiri berasal dari kata anima yang artinya soul atau jiwa. Arwah leluhur yang telah meninggal diyakini masih mempunyai kekuatan spiritual dan dapat mempengaruhi kehidupan keturunannya.Dinamisme (pemujaan terhadap benda) adalah paham kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan gaib atau mistis yang terdapat pada benda-benda tertentu. Kata Dinamisme berasal dari bahasa Yunani, dunamos yang artinya daya, kekuatan atau kekuasaan.
Contoh 1Meminta izin terhadap roh leluhur untuk membangun rumahMembawa jimat keberuntungan
Contoh 2Membakar dupa untuk memanggil roh leluhurBerdoa kepada senjata
Contoh 3Meminta kesehatan kepada rohMemuja batu besar
Contoh 4Meminta nasihat kepada rohMeminta keselamatan kepada pohon besar

Perbedaan Penertian Adat dan Adat Istiadat beserta contohnya

PerbedaanAdatAdat Istiadat
Pengertiansuatu kebiasaan yang religius dalam kehidupan masyarakat tradisional yang mencangkup tentang norma yang berlaku, nilai budaya serta peraturan kehidupan yang menjelma menjadi peraturan tradisional.aturan yang tidak tertulis yang mencangkup segala hal mengenai sistem kebudayaan yang mengatur tindakan manusia di dalam kehidupan sosial bermasyarakat.
SifatKebiasaanAturan
Contoh:  
1Mengenakan batikPotong jari papua
2Upacara SekatenPembatasan pengambilan hasil hutan
3RuwatanAturan pakaian suku badui
4TingkepanLarangan membuka aurat di Masyarakat Kei
5MudikHukum ganti rugi ternak masyarakat bengkulu

18 Contoh Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif

Contoh Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif

KasusTindakan PreventifTindakan RepresifTindakan Kuratif
Bencana BanjirMembuang sampah pada tempatnyaMemompa air banjirMengevakuasi korban banjir
Ricuh saat demonstrasiMengingaktan peserta demonstrasi untuk menjaga ketertibanMenangkap oknum pembuat ricuh saat demonstrasiMembubarkan demonstrasi
Tawuran antar pelajarPenyuluhan dampak negatif tawuranMemberi peringatan kepada peserta tawuran untuk membubarkan diriMembubarkan tawuran dan memberi hukuman kepada pelajar yang mengikuti tawuran
Lulus ujianBelajar dengan giatBerfikir dengan keras saat ujianMengikuti remedial
Penyalahgunaan NarkotikaPenyuluhan dampak negatif narkobaRehabilitasi dan konsultasi rohaniMenangkap dan memenjarakan pelaku penyalahgunaan narkoba
Konserasi flora dan fauna dilindungiPendidikan ilmu pengetahuan alam sejak diniPatroli pada daerah konservasiMemenjarakan penyelundup flora dan fauna dilindungi

Contoh Berita Tindakan Preventif

Tindakan Preventif

Tindakan preventif; yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.

Contoh Berita:

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Wisnu Wijaya mengatakan pihaknya menggunakan berbagai cara untuk melakukan penyuluhan antisipasi kebencanaan. Dia mengungkapkan bahwa penyuluhan itu salah satunya dilakukan di masjid dan fokus pada pra kebencanaan atau pencegahan. "Itu fokusnya lebih ke arah preventif. Pengurangan risiko bencana sebelum kejadian. Kami penyuluhan melalui masjid. Sudah ada di Padang, tapi sifatnya lokal," kata Wisnu, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/5/2017). Wisnu berharap program penyuluhan melalui masjid itu diterapkan secara nasional.

Karenanya, BNPB bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia , Ikatan Ahli Bencana Indonesia , Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, untuk merealisasikannya. "Jadi semua kekuatan kita bersatu, mengurangi dampak kerugian akibat bencana. Target kami korban kurang, jumlah yang terdampak kurang, kerusakan kurang, kemudian kerugian ekonomi kami kurangi," ujar dia. Menurut Wisnu, melalui khotbah, kesadaran akan penanggulangan bencana dan menjaga keseimbangan alam akan terus digalakkan. "Nanti kalau khotbah, itu disampaikan. Itu caranya seperti ini, kami harus ramah lingkungan. Karena bencana saat ini banyak hidrometrologi atau hujan, 90 persen," ujar Wisnu. (baca: BNPB Sebut Fenomena Hujan Es Tak Berdampak Merusak, Ini Penjelasannya) "Karena apa, karena ulah manusia merusak alam. Dengan merusak itu, panennya kita juga panen bencana.

Bahkan 2016, itu meningkat 39 persen. Dari sekitar 1.000 berapa menjadi 2.384 kejadian," ucap Wisnu. Wisnu mengaku khawatir jumlah korban dan daerah terdampak bencana akan bertambah banyak jika tidak dilakukan penyuluhan mengantisipasi terjadinya bencana. "Jika kita hanya begini-begini saja, pasrah saja, korban akan terus dan kita akan terkaget-kaget. Jadi ini yang kami yakinkan melalui masjid. Karena bencana itu selalu multidimensi, dan persepsi. Artinya, bahwa tiap orang berbeda-beda," kata Wisnu. Tak hanya masjid, BNPB juga ingin melakukan penyuluhan di gereja, dan penyuluhan berbalut acara kesenian serta budaya. "Kita harapkan gereja nanti juga ada. Jadi melalui religi. Karena semuanya berhak untuk dilindungi dan berhak untuk mendapatkan informasi (mencegah bencana terjadi)," ujar Wisnu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kurangi Risiko Bencana, BNPB Ingin Lakukan Penyuluhan di Tempat Ibadah", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2017/05/06/06461481/kurangi.risiko.bencana.bnpb.ingin.lakukan.penyuluhan.di.tempat.ibadah?page=all. Penulis : Moh. Nadlir

Perbedaan Pelanggaran hak dan Pengingkaran kewajiban sebagai warga negara berikut contoh

Pelanggaran Hak Warga NegaraPengingkaran kewajiban Warga Negara
Pengertianadalah tindakan aparat negara/pemerintah yang tidak memberikan hak seorang warga negaraadalah tindakan warga negara yang melawan kewajiban warga negara yang telah ditentukan oleh pemerintah
Pihak yang dirugikanWarga negaraNegara & pemerintahan
Contoh Pelanggaran / Pengingkaran
  • 1. Tidak mendapatkan persamaan hukum
  • 2. Dilarang Mengeluarkan pendapat
  • 3. Tidak mendapatkan Kesempatan Memilih
  • 4. Tidak mendapatkan pengajaran
  • 5. Tidak mendapatkan pendidikan
  • 6. Ditangkap tanpa melalui proses hukum yang berlaku
  • 7. Tidak mendapatkan perlindungan hukum
  • 8. Tidak mendapatkan layanan hukum
  • 9. Pembatasan hak politik
  • 10. Pembungkaman Pers
  • 1. Penggelapan pajak
  • 2. Melawan polisi
  • 3. Tidak menjaga ketertiban umum
  • 4. Melanggar aturan yang berlaku
  • 5. Tidak ikut menpertahankan NKRI
  • 6. Berperilaku anarkis
  • 7. Tidak menjaga kesatuan dan kesatuan
  • 8. Menghianati Negara
  • 9. Tawuran antar pelajar
  • 10. Melanggar HAM

Perbedaan penandantangan dan ratifikasi (Signature dan Ratification)

Perbedaan penandantangan dan ratifikasi (Signature dan Ratification)

  • Penandatanganan: persetujuan antar delegasi nasional

    Negosiasi yang mendahului perjanjian dan dilakukan oleh delegasi yang mewakili masing-masing negara yang terlibat, pertemuan di konferensi atau dalam pengaturan lain. Bersama-sama mereka menyetujui persyaratan yang akan mengikat negara-negara penandatangan. Begitu mereka mencapai kesepakatan, perjanjian akan ditandatangani, biasanya oleh menteri terkait. Dengan menandatangani perjanjian, suatu negara menyatakan niat untuk mematuhi perjanjian tersebut. Namun, ekspresi niat itu sendiri tidak mengikat.

  • Ratifikasi: persetujuan kesepakatan oleh negara

    Setelah perjanjian ditandatangani, setiap negara akan melanjutkan proses sesuai dengan prosedur negara masing-masing. Pada umumnya, persetujuan parlemen (MPR dan DPR) diperlukan. Setelah persetujuan diberikan berdasarkan prosedur internal negara masing-masing, satu pihak memberi tahu pihak lain bahwa mereka setuju untuk terikat oleh perjanjian. Hal itu disebut dengan ratifikasi. Perjanjian itu sekarang secara resmi mengikat negara.

Sumber: https://www.government.nl/topics/treaties/the-difference-between-signing-and-ratification

Pengertian Perundingan (Negotiation), Penandatanganan (Signature), Pengesahan (Ratification), dan Pengumuman (Declaration)

Pengertian Perundingan (Negotiation), Penandatanganan (Signature), Pengesahan (Ratification), dan Pengumuman (Declaration)

Tahapan perjanjian internasional secara umum terdiri dari proses sebagai berikut:

  • 1. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Menurut kamus Oxford, negosiasi merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal.
  • 2. Penandatanganan, adalah tahapan yang menunjukan bahwa masing masing pihak yang terlibat telah bersedia untuk mengikatkan diri pada perjanjian yang telah disusun.
  • 3. Pengesahan, merupakan tahap melegalkan perjanjian melalui prosedur masing-masing negara dari pihak yang terlibat
  • 4. Pengumuman, merupakan pernyataan ringkas dan jelas yang menunjukan kelengkapan dari proses penyusunan perjanjian. Saat deklarasi dilakukan, hal ini menunjukan bahwa keseluruhan pihak telah menyetujui dan bersedia untuk terikat serta menjalankan perjanjian yang telah dibuat.

6 Asas Perjanjian Internasional

Kedudukan perjanjian internasional dianggap sangat penting, karena alasan berikut.

  • a. Perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum sebab perjanjian internasional dilakukan secara tertulis.
  • b. Perjanjian internasional mengatur masalah-masalah kepentingan bersama di antara para subjek hukum internasional.

Oleh karena itu, demi menjaga perjanjian yang ada, perlu diikuti asas asas berikut.

  • a. Pacta Sunt Servada, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya.
  • b. Egality Rights, yaitu asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan atau perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama.
  • c. Reciprositas, yaitu asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif.
  • d. Bonafides,yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh itikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
  • e. Courtesy, yaitu asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negaraf. Rebus sig Stantibus, yaitu asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu.
  • f. Rebus sig Stantibus, yaitu asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu.

7 Contoh Partisipasi Indonesia di Bidang Internasional

7 Contoh Partisipasi Indonesia di Bidang Internasional

  • 1. Menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia kembali bergabung pada tanggal 28 September kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60 .
  • 2. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika dan ikut merumuskan Dasasila Bandung.
  • 3. Partisipan dalam setiap pesta olah raga internasional mulai dari SEA (South East Asian) Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya.
  • 4. Aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lain seperti anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), , dan kerja sama ekonomi Asia Pasifik (APEC).
  • 5. Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini, Indonesia sudah menjalin kerja sama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud dari kerja sama tersebut, di negara kita terdapat kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara lain. Membuka kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara kita yang terdapat di negara lain.
  • 6. Salah satu pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) pada tahun 1961, dan tahun 1992 dalam Konferensi Negara-negara Non-Blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi Ketua GNB. Melalui GNB ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok Barat dan blok Timur.
  • 7. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan Pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Konggo, Vietnam, Kamboja, Bosnia dan sebagainya. Bahkan, pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN (Assosiaciation of South-East Asian Nation) yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Pengertian Sistem Politik Berdasarkan Para Ahli

Pengertian Sistem Politik Berdasarkan Para Ahli

  • David Easton,menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial,melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.
  • Robert A. Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan seseuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan.
  • Jack C. Plano, mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut.
  • Rusadi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.

Tujuan Negara Berdasarkan Para Ahli

Tujuan Negara Berdasarkan Para Ahli

  • Teori Negara Kesejahteraan

    Tujuan negara menurut teori ini yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat yang didalamnya terdapat kebahagian, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut. Pencetus teori ini adalah Mr. Kranenburg.

  • Teori Negara Hukum

    Dalam pandangan teori Negara Hukum, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedom-an pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan alat-alat peme-rintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu. Teori ini digulirkan oleh Krabbe.

  • Teori Negara Polisi

    Menurut teori Negara Polisi, negara bertujuan semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban negara serta pelindung hak serta kebebasan warganya. Untuk mencapai hal itu, perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Di sisi lain, negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya.Teori ini digulirkan oleh Immanuel Kant

  • Teori Teokratis (Kedaulatan Tuhan)

    Menurut teori Teokratis, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman serta tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Di antara para filusuf yang menganut teori ini adalah Thomas Aquinas dan Agustinus.

  • Teori Negara Kekuasaan

    Ada dua tokoh yang menganut teori Negara Kekuasaan , yaitu Shang Yangdan Nicholo Machiavelli. Menurut Shang Yang, tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, berdisiplin dan bersedia menghadapi segala kemungkinan sehingga negara akan kuat. Sebaliknya, rakyat harus lemah sehingga tunduk kepada negara. Senada dengan Shang Yang, Machiavelli mengatakan bahwa tujuan negara adalah menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebesaran, kehormatan dan kesejahteraan rakyat.

  • Teori Plato

    Teori Plato menyatakan bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial

Daftar Sumber Keuangan Negara

Keuangan Negara

Berikut merupakan sumber keuangan negara, baik pemasukan maupun pengeluaran

  • 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  • 2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  • 3. Penerimaan Negara
  • 4. Pengeluaran Negara
  • 5. Penerimaan Daerah
  • 6. Pengeluaran Daerah
  • 7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
  • 8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  • 9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Jenis-jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Beserta Contohnya

Jenis-jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua

Kejahatan genosida

yaitu adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk meng-hancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelom-pok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, de-ngan cara:

  • 1. Membunuh anggota kelompok
  • 2. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
  • 3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
  • 4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
  • 5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain

Kejahatan terhadap kemanusian

adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

  • 1. Pembunuhan
  • 2. Pemusnahan
  • 3. Perbudakan
  • 4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
  • 5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
  • 6. Penyiksaan
  • 7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
  • 8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
  • 9. Penghilangan orang secara paksa; atau
  • 10. Kejahatan apartheid

Daftar Landasan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia juga dijamin oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Demi menjamin terlaksananya HAM di Indonesia, terdapat peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia di antaranya sebagai berikut

  • 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J
  • 2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia� Di dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia�
  • 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
  • 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia3)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia PPKN7
  • 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
  • 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
  • 7. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
  • 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
  • 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Bera
  • 10. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  • 11. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi
  • 12. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Makasar
  • 13. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Keppres Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
  • 14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009

Ciri Ciri Hak Asasi Manusia

Ciri Ciri Hak Asasi Manusia

    Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut:
  • A. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
  • B. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan
  • lainnya.
  • C. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.
  • D. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pengertian Hak Asasi:

Hak asasi manusia adalah hak kodrat yang dimiliki setiap pribadi manusia sejak berada di dalam kandungan dan dilahirkan hidup. HAM satu dengan yang lain harus saling menghormati, menghargai, dan saling pengertian bahkan HAM tidak boleh diganggugugat oleh siapa pun melainkan harus dijunjung tinggi. HAM bersifat universal, maksudnya dimanapun berada harus dipertahankan demi harga diri. HAM oleh pemerintah harus dijamin dan dilindungi agar tercipat lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera

Dalil Kejujuran dan Sifat jujur dalam Islam dan Al-Quran

Dalil Kejujuran dan Sifat jujur dalam Islam dan Al-Quran

Jujur memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, dikatakan benar/jujur, tetapi kalau tidak, dikatakan dusta. Allah Swt.

A. Perintah berperilaku jujur

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿التوبة : ۱۱۹﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.” (Q.S. at-Taubah/9: 119)

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ۗ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۗذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿المائدة : ۱۱۹﴾

Artinya: “Allah berfirman, “Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah riḍa kepada mereka dan mereka pun riḍa kepada-Nya. Itulah kemenangan yang agung.” (Q.S. al-Māidah/5: 119)

B. Keutamaan Perilaku Jujur

“Dari Abdullah ibn Mas’ud, dari Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga....” (HR. Bukhari)

C. Petaka Kebohongan

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۗ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿آل عمران : ۱۶۱﴾

Artinya: “...Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.’’ (Q.S. Āli‘Imrān/3: 161)

Download Peta NKRI Republik Indonesia HD PNG

untuk menyimpan: klik kanan, save image

Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau (menurut data tahun 2004; lihat pula: jumlah pulau di Indonesia), sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni tetap, menyebar sekitar katulistiwa, memberikan cuaca tropis. Pulau terpadat penduduknya merupakan pulau Jawa, di mana lebih dari setengah (65%) populasi Indonesia. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya dan rangkaian pulau-pulau ini disebut pula sebagai kepulauan Nusantara atau kepulauan Indonesia.Indonesia merupakan tempat pertemuan 2 rangkaian gunung berapi aktif (Ring of Fire). Terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi and 130 di antaranya termasuk gunung berapi aktif. Sebagian dari gunung berapi berada di dasar laut dan tidak terlihat dari permukaan laut.

Lihat Juga:

Peta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia







Catatan penulis: Sekian posting kali ini dan terima kasih telah mengunjungi blog ini. Mohon lakukan cek ulang bila ingin menggunakan konten dari blog ini untuk menghindari dari kesalahan. Bila menemukan hal yang salah, ingin mengoreksi, ataupun ingin sekadar memberikan pesan maupun saran, jangan segan untuk meninggalkan comment. Post-post di blog ini berasal dari berbagai sumber dari mulai catatan pribadi, tugas, pekerjaan rumah, hingga ujian penulis dari sejak smp, sma, hingga perguruan tinggi sehingga tidak luput dari kesalahan. Namun, hal tersebut tidak berarti menjadikan semua konten tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa konten memang ada yang bersumber dari website bahkan blog lain, tetapi banyak juga yang bersumber langsung dari buku dan jurnal. Untuk konten yang bersumber langsung dari buku dan jurnal, penulis selalu berusaha untuk mencantumkan sumber. Di saat waktu luang, penulis akan berusaha untuk meng-update serta meningkatkan kualitas konten. Sekali lagi terima kasih telah mengunjungi blog ini, semoga konten-konten yang ada dapat membantu dan menambah pengetahuan(DKW).

Pengertian tindakan Persuasif dan contoh kasusnya

  • Persuasif
Tindakan Persuasif , Pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan misalnya melalui cara mengajak, menasihati atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat

Contoh Kasusnya



Menarik Perhatian Warga, Apa yang Dilakukan Polwan-polwan Cantik Ini?

 

 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengadakan sosialisasi Operasi Simpatik Jaya 2015, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/4/2015) pagi.
Dalam aksi yang digelar bersamaan dengan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day itu, turut hadir sejumlah polisi wanita berparas cantik.

Kehadiran polwan-polwan itu cukup menarik perhatian warga. Cukup banyak yang menyempatkan diri, tidak hanya untuk sekedar melihat, tetapi juga untuk berfoto bersama polwan yang masing-masing bernama Brigadir Ika Maya; Briptu Indry; Brigadir Dwi Listya; Briptu Alia Brigadir Fitri; dan Briptu Annisa.
Dalam aksinya, para polwan membawa sejumlah pamflet yang bertema tentang pentingnya kesadaran dalam berlalu lintas, yakni "Anak gaul Jakarte tertib berlalu lintas; Tusuk sate dari lidi, jangan lupa pakai helm SNI; dan Operasi Simpatik Jaya 2015.

Operasi Simpatik Jaya digelar selama 1-21 April 2015. Tujuan digelarnya operasi ini adalah untuk menertibkan lalu lintas dengan pendekatan persuasif dan humanis. Namun, polisi tetap bisa menilang pengendara yang melakukan pelanggaran.

Penilangan dilakukan kepada pelanggar yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan kerawanan, seperti mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, atau membawa barang bawaan terlalu banyak.

Editor: Mirna Tribun
Sumber: Kompas.com

Pengertian tindakan Kuratif dan contoh kasusnya

  • Kuratif
Tindakan kuratif; tindakan ini diambil setelah terjadinya tindak
penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk mem-
berikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar
dapat menyadari kesalahannya dan mau serta mampu
memperbaiki kehidupannya, sehingga di kemudian hari tidak
lagi mengulangi kesalahannya.

Contoh kasus:

Gara-gara Melanggar Lalu Lintas, Dua Pemuda di Surabaya Ini Dipenjara




TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Gara-gara melanggar Lalu Lintas (Lalin), MC dan MH harus mendekam di penjara. Kedua pemuda itu bukan dipenjara karena pelanggaran lalin, melainkan karena terbukti membawa 1.000 butir pil koplo, Kamis (2/4/2015).
Kejadian ini bermula ketika anggota Satlantas Polrestabes Surabaya yang bertugas di pertigaan pos polisi Mergorejo Jl. Ahmad Yani mendapati kedua pemuda tersebut mengendarai motornya di lajur tengah sekitar pukul 14.00 WIB. Padahal, lajur itu khusus untuk kendaraan roda empat.
Melihat kejadian itu, polisi pun mencegatnya. Sesuai prosedur yang berlaku, kedua pelaku kemudian diminta menepi untuk menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan.
"Saat dicegat oleh Polantas, kedua tersangka terlihat gugup. Kemudian ketika diminta menunjukkan surat-surat, kedua tersangka malah berusaha kabur," terang Kapolsek Gayungan Kompol Esti S. Oetami.
Mengetahui kedua tersangka tersebut berusaha memberontak, polisi pun reflek menyambar lengan tersangka sehingga kehilangan keseimbangan dan terperosok ke kubangan air yang ada di pinggir jalan.
"Polisi kemudian menggeledah tersangka. Dari penggeledahan itu, ternyata ditemukan seribu butir pil koplo yang dibungkus dalam plastik," tutur Kompol Esti.
Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio putih dengan nomor polisi L 5139 EA yang dikendarai tersangka dan seribu butir pil koplo.

Lihat Juga:


Catatan penulis: Sekian posting kali ini dan terima kasih telah mengunjungi blog ini. Mohon lakukan cek ulang bila ingin menggunakan konten dari blog ini untuk menghindari dari kesalahan. Bila menemukan hal yang salah, ingin mengoreksi, ataupun ingin sekadar memberikan pesan maupun saran, jangan segan untuk meninggalkan comment. Post-post di blog ini berasal dari berbagai sumber dari mulai catatan pribadi, tugas, pekerjaan rumah, hingga ujian penulis dari sejak smp, sma, hingga perguruan tinggi sehingga tidak luput dari kesalahan. Namun, hal tersebut tidak berarti menjadikan semua konten tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa konten memang ada yang bersumber dari website bahkan blog lain, tetapi banyak juga yang bersumber langsung dari buku dan jurnal. Untuk konten yang bersumber langsung dari buku dan jurnal, penulis selalu berusaha untuk mencantumkan sumber. Di saat waktu luang, penulis akan berusaha untuk meng-update serta meningkatkan kualitas konten. Sekali lagi terima kasih telah mengunjungi blog ini, semoga konten-konten yang ada dapat membantu dan menambah pengetahuan(DKW).

Rekomendasi

Tanya